Publikasi

  • 28 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai masih diperlukan kerja keras untuk terus mengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tanah Air. Sebab, meski Indonesia berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, indeks inklusi keuangan syariah secara nasional maupun literasi keuangan syariah nasional menunjukan angka yang rendah.

"Tingkat literasi keuangan syariah nasional menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, baru mencapai 8,9 persen sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen," kata Ma'ruf dalam acara perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah diikuti nota kesepahaman layanan syariah LinkAja melalui virtual, Selasa (25/8).

Ma'ruf mengatakan, indeks inklusi yang masih rendah ini mendorong perlunya perluasan layanan keuangan syariah. Khususnya menggunakan basis tekonologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal," ujar Ma'ruf.

Sebab, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dengan uang elektronik. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

Ia pun berharap, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh layanan syariah, salah satunya LinkAja.

"Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem Ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal," katanya.

Ma'ruf mengatakan, layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Ia meyakini integrasi marketplace yang lebih masif dapat menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman.

"Semoga sinergi yang dibangun ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh pemangku kepentingan agar digitalisasi dapat meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan Syariah," kata Ma'ruf.

Sumber: republika.co.id

  • 15 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut upaya hilirisasi bahan mentah yang sedang 'digalakkan' oleh pemerintah akan memberikan beberapa manfaat bagi ekonomi domestik. Salah satunya memperbaiki defisit transaksi berjalana (current account deficit/CAD).

Jokowi mencontohkan beberapa upaya hilirisasi bahan mentah yang dilakukan ialah biji nikel yang diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

Selain itu, batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi sekaligus penggerak industri petrokimia untuk memasok produk hilir bernilai tambah.

PT Pertamina (Persero), lanjut dia, berhasil menciptakan katalis untuk membuat D100. Ia menjelaskan D100 ialah bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari kelapa sawit. Saat ini, produksi D100 sedang diuji coba di dua kilang."Tahun 2019 kami juga sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kami mulai dengan B30, sehingga kami mampu menekan nilai impor minyak kami pada 2019," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR, Jumat (14/8).

"Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari," terang Jokowi.

Ia bilang manfaat dari hilirisasi ini bukan hanya akan memperbaiki defisit transaksi berjalan, tapi juga meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi dominasi energi fosil.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$3,9 miliar (1,4 persen dari PDB) pada kuartal I 2020. Angka itu jauh lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai US$8,1 miliar (2,8 persen dari PDB)."Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan," jelas Jokowi.

Sementara, Indonesia juga sedang membangun pabrik untuk memproduksi mobil dan baterai mobil listrik. Pembangunan itu khususnya dilakukan oleh Hyundai Motor Company di kawasan industri Deltamas, Bekasi.

Sember: cnnindonesia.com

  • 12 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pertumbuhan investor syariah terus menunjukkan hasil yang signifikan. Sejak Sharia Online Trading System (SOTS) diluncurkan tahun 2011, jumlah investor syariah meningkat hingga 515 persen.

Kepala Divisi Pengembangan Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI), Irwan Abdalloh menunjukkan jumlah investor syariah per Juni 2020 mencapai 75.570 dengan pangsa 6,1 persen. Jumlah tersebut naik dari 68.599 investor pada akhir 2019.

"Jumlah investor syariah telah meningkat 515 persen dalam empat tahun terakhir," katanya kepada Republika.co.id, Senin (10/8).

Jumlah saham syariah juga naik dan mulai menjadi pilihan. Per Juni 2020, ada 22 saham syariah baru yang merupakan 79 persen dari total perusahaan tercatat baru dalam setengah tahun 2020 ini. Sementara total saham syariah berjumlah 448 saham dari 692 saham atau mencapai pangsa 65 persen.

Dari sisi kapitalisasi pasar, nilai saham syariah selalu lebih tinggi daripada saham nonsyariah. Per Juni 2020, nilai kapitalisasi saham syariah mencapai Rp 2.906 triliun atau mencapai pangsa 51 persen dari total kapitalisasi market sebesar Rp 5.678 triliun.

Jumlah investor ritel di pasar modal secara umum juga mengalami peningkatan signifikan. Dari total 3,02 juta investor, sebanyak satu persen adalah investor institusi dan sisanya ritel atau individu.

Terjadi peningkatan signifikan penambahan investor di masa pandemi menjadi di atas 20 ribu investor per bulan. Padahal biasanya di bawah itu. Profil usia investor pun sebanyak 46,14 persen berusia di bawah 30 tahun dan 70,77 persen di bawah 40 tahun.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ekonomi syariah perlu melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19, agar kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tidak menimbulkan risiko di bidang kesehatan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan setidaknya terdapat tiga langkah adaptasi hadapi kenormalan baru. Pertama, penggunaan teknologi yang semakin intensif termasuk untuk membuka peluang pasar dan distribusi barang.

“Kedua, memanfaatkan peluang pengembangan alternatif usaha dan ketiga, meningkatkan kesempatan untuk memperat kolaborasi dan sinergi antar pelaku usaha,” ujarnya.

BI berkerjasama lintas lembaga di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selalu berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi syariah sehingga dapat bersaing secara nasional maupun global.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui penguatan ekosistem Halal Value Chain (HVC) yang meliputi rangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah pada setiap bisnis proses dengan menekankan pada aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah.

Pengembangan ekosistem Halal Value Chain dilakukan di empat sektor utama, yaitu pertanian (integrated farming); industri makanan halal dan fesyen muslim yang diwujudkan dalam program pengembangan Industri Kreatif Syariah (IKRA); pariwisata halal; serta pengembangan renewable energy.

Upaya-upaya tersebut terus dilakukan dengan menggandeng berbagai pelaku usaha, diantaranya komunitas pesantren, UMKM syariah, korporasi dan berbagai pelaku industri lainnya.

Sebagai informasi, BI juga telah menyempurnakan ketentuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI PUAS) melalui Peraturan BI (PBI) Nomor 22/9/PBI/2020 yang mencabut PBI Nomor 17/4/PBI/2015.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan ketentuan baru tersebut berlaku mulai 22 Juli 2020. Penyempuraan PBI PUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru PUAS berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).

“Selain itu, ketentuan ini juga menyederhanakan pengaturan PUAS yang semula diatur dalam satu PBI dan beberapa Surat Edaran (SE) BI diubah menjadi satu PBI dan satu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG),” jelas Onny.

Penerbitan ketentuan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Sumber: Sharianews.com

  • 3 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi memprediksi ekonomi sepanjang 2020 akan tumbuh negatif di kisaran -0,8 persen sampai -0,2 persen jika kasus positif virus corona (Covid-19) tak menurun hingga September 2020.

"Berdasarkan skenario kami kalau kurvanya tidak melandai sampai September kita akan mulai memasuki pertumbuhan negatif sepanjang 2020. Minus 0,8 persen sampai minus 0,2 persen. Ini benar-benar mengkhawatirkan," ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan ILUNI UI, Sabtu (1/8).

Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi (PE) yang minus ini akan membawa Indonesia masuk ke fase resesi dan bisa berujung pada depresiasi ekonomi. Dampak jangka panjangnya ekonomi RI akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi jika aktor-aktor perekonomian seperti tenaga kerja, industri, dan rumah tangga kehilangan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya atau mengalami economic hyteresis.

"Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai resesi berujung depresi ekonomi. Harus ditopang harus segera (di kuartal tiga 2020)," ujarnya.

Faisal mengatakan selain memaksimalkan program stimulus dan insentif yang telah dirancang, pemerintah juga harus mempertimbangkan variabel kesehatan dalam menentukan sektor ekonomi mana saja yang akan dibuka. Ia menyebut pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi yang serampangan akan membuat pengendalian Covid-19 oleh pemerintah menjadi sia-sia. Kurva kasus positif Covid-19 dipastikan akan kembali meningkat dan sektor-sektor yang telah dibuka terpaksa harus kembali ditutup.

"Ketika infection rate naik maka ini tentunya akan menghambat aktivitas ekonomi jangka menengah dan panjang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perekonomian dunia masih tidak menentu dan revisi proyeksi bisa dilakukan kapan saja mengikuti perkembangan di tengah pandemi virus corona.

Meski sejumlah lembaga internasional mengelompokkan Indonesia ke dalam negara-negara yang perekonomian bisa pulih lebih cepat, ia meminta jajarannya tetap mewaspadai gelombang kedua kasus Covid-19.

"Tetap harus waspada, kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global 2021," kata Jokowi.

Sumber: cnnindonesia.com

  • 1 Jul 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Studi yang dilakukan International Data Corporation (IDC) memperkirakan, pada 2025 akan ada sekitar 40 miliar perangkat Internet of Things (IoT) yang terkoneksi. Jumlah perangkat tersebut akan menghasilkan sekitar 80 zettabytes (ZB) data pada tahun yang sama akibat dari digitalisasi industri.

Mengenai hal itu, perusahaan riset teknologi informasi asal Amerika Serikat, Gartner memperkirakan 75 persen data yang dihasilkan perusahaan akan dibuat dan diproses di luar pusat data tradisional.

Dengan kata lain, jumlah pemanfaatan micro data center atau local edge data center akan meningkat empat kali lipat pada 2025.

Business Vice President Secure Power Division, Schneider Electric Indonesia, Yana Achmad Haikal mengatakan, tren ini akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi energi di sektor data center yang diperkirakan dapat mencapai 3.000 terawatt per jam.

“Jumlah itu hampir sama dengan konsumsi energi dari 275 juta rumah tangga pada 2040. Strategi pengelolaan data center yang tidak efektif juga akan menyebabkan biaya operasional dan perawatan dapat melambung tinggi,” jelas Yana pada acara diskusi Virtual Media Briefing Schneider Electric, Jumat (26/6/2020).

Untuk memitigasi hal itu, lanjutnya, industri data center perlu fokus mendesain edge data center yang efisien, andal, dan ramah lingkungan.

Selain itu, perlu pula pemanfaatan teknologi data center pintar yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi IoT, mobilitysensingcloud, analitik, dan teknologi keamanan siber.

“Teknologi-teknologi tersebut pun kini telah tersedia pada produk EcoStruxure for Data Centers dari Schneider Electric,” ujar Yana.

Era edge computing

Schneider Electric, perusahaan global dalam transformasi digital di pengelolaan energi dan otomasi, menegaskan bahwa solusi produk tersebut pada dasarnya adalah untuk membantu industri data center di Indonesia memasuki era edge computing.

Pasalnya, pemanfaatan teknologi data center pintar dan energi baru terbarukan dalam penerapan edge computing akan memperkuat kemampuan pelaku industri untuk akses data yang semakin cepat dan terintegrasi.

Tak hanya itu, pun akan menghasilkan koneksi internet yang stabil, keamanan data terpercaya, dan di sisi lain dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi serta biaya operasional.

Perlu diketahui, Solusi EcoStruxure for Data Center dari Schneider Electric mengintegrasikan manajemen listrik, gedung, dan teknologi informasi (TI) sehingga industri dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap performa data center-nya.

Yana mengatakan, solusi ini dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat berbasis data real-time.

“Solusi tersebut juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi hingga 38 persen, efisiensi biaya energi hingga 30 persen, peningkatan produktivitas hingga 60 persen, dan data center uptime hingga 100 persen,” terang Yana.

Menanggapi tren global terhadap era egde computing, Ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro) Hendra Suryakusuma pun mengajak anggotanya untuk segera beradaptasi dan melakukan transformasi digital.

Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem data center yang tangguh dan berkelanjutan (sustainable) agar dapat tetap kompetitif.

“Pelaku industri data center nasional harus segera mengadopsi teknologi data center pintar dan terintegrasi agar dapat memberikan analisis komprehensif untuk pengelolaan yang efektif dan efisien, ungkap Hendra.

Dengan demikian, era edge computing tak akan menjadi ancaman bagi industri. Lebih dari itu, para pelaku industri justru harus bisa memanfaatkan era edge computing dengan penggunaan teknologi yang tepat.

Sumber: Kompas.com

  • 27 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Wacana pembentukan bank khusus investasi syariah atau Islamic Investment Bank (IIB) masih bergulir. Bank tersebut diharapkan menjadi bagian pendukung investasi berdampak.

Lalu apakah sebetulnya IIB itu ? Portfolio Manager, Public-Private Partnership Islamic Development Bank (IDB) Muhammad Imaduddin menjelaskan, IIB menekankan pada konsep bank investasi secara syariah.

“Berbeda dengan bank komersial yang menghimpun dana masyarakat dan meyalurkan kembali ke masyarakat, IIB lebih fokus pada penghimpunan dana dari investor yang spesifik, seperti perusahaan, pemerintah maupun investment funds untuk disalurkan dalam bentuk permodalan pada suatu sektor bisnis,” jelasnya menegaskan kepada Sharianews.com.

Penyaluran IIB lebih menekankan pada modal langsung ke suatu perusahaan atau melalui perantara fund manager melalui konsep fund management. Keuntungan yang didapat dari pembagian dividen, biaya konsultasi dan jasa, maupun dari hasil menjual equity asset kepada investor lainnya.

Dari sisi penyaluran, IIB umumnya berfokus pada equity financing. Selain itu IIB juga memiliki produk konsultasi dan penelitian yang berfungsi memberikan masukan dan analisa mendalam pada investor atau pihak ketiga lainnya atas suatu transaksi bisnis dan keputusan investasi seperti penggabungan, akuisisi, penawaran saham perdana, private offering, restrukturisasi, dan lainnya. Kemudian, atas jasa tersebut, IIB akan mendapatkan ujrah atau fee.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo menyampaikan bank ini akan berfokus menyusun struktur pembiayaan syariah untuk proyek infrastruktur, termasuk pembiayaan melalui pasar modal dan sindikasi dengan perbankan syariah. IIB direncanakan akan didirikan bersama IDB ditangani oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sumber: Sharianews.com

  • 21 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Senin (18/5), dengan total penawaran masuk sebesar Rp18,85 triliun.

Berdasarkan keterangan DJPPR, total nominal yang dimenangkan dari seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp9,50 triliun. Hasil tersebut lebih besar dari target pemerintah yang sebesar Rp7 triliun.

Seri SBSN yang dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). “Pemerintah melaksanakan lelang SBSN pada tanggal 28 Mei 2020 untuk seri SPNS19112020 (new issuance), PBS002 (reopening), PBS026 (reopening), PBS023 (reopening), PBS004 (reopening), dan PBS005 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia,” jelas DJPPR Kementerian Keuangan.

Seri SPNS19112020 memiliki tingkat imbalan secara diskonto. Tanggal jatuh tempo pada 19 November 2020.

Kemudian, PBS002 menawarkan tingkat imbalan 5,45 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2022. Seri PBS026 jatuh tempo 15 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan 6,625 persen. seri PBS023 akan memberikan imbalan 6,625 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2024. Seri PBS004 menawarkan tingkat imbalan 6,10 persen dengan jatuh tempo 15 Februari 2037. Sedangkan seri PBS005 akan memberikan imbalan 6,75 persen dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Rincian jumlah penawaran yang masuk dan jumlah nominal dimenangkan keenam seri antara lain, untuk SPNS19112020 penawarannya Rp151 miliar, namun tidak ada nominal yang dimenangkan.

Sementara untuk seri PBS002, PBS026, PBS023, PBS004, dan PBS005 penawaran yang masuk Rp5,10 triliun, Rp5,68 triliun, Rp3,68 triliun, Rp2,03 triliun, dan 2,21 triliun. Rincian nominal yang dimenangkan yakni Rp3,40 triliun, Rp2,70 triliun, Rp2,25 triliun, Rp600 miliar, dan Rp550 miliar.

Terkait tanggal pembayaran imbalan, seri SPNS19112020 akan dilakukan di akhir periode, sedangkan untuk seri PBS002 15 Januari dan 15 Juli, PBS026 15 April dan 15 Oktober, PBS023 15 Mei dan 15 November, PBS004 15 Februari dan 15 Agustus, serta PBS005 15 April dan 15 Oktober.

Sebagai informasi, sukuk merupakan investasi sesuai syariah yang aman dan menawarkan return menarik. Sukuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber:Sharianews.com

  • 6 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2, Senin (4/5).

Direktur Pendidikan dan Penelitian KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan buku yang diluncurkan ini merupakan buku seri ke-2, setelah sebelumnya seri ke-1 terbit tahun lalu. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi referensi bagi para penceramah atau dai dalam berdakwah tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif.

Di dalamnya terdapat 42 naskah Kuliah Tujuh Menit (Kultum) tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para akademisi, praktisi, maupun berbagai asosiasi.

Isi dari buku ini membahas tema bekerja sesuai syariah, bisnis, entrepreneurship syariah, gaya hidup islami, keuangan syariah, transaksi yang tidak diperbolehkan, rezeki dan harta halal, serta zakat infaq shodaqoh dan wakaf (Ziswaf).

Lebih lanjut, ia menambahkan belakangan ini tren bernuansa islami di Indonesia sedang meningkat. Banyaknya minat masyarakat mengikuti kajian islami, tidak hanya secara langsung tapi juga via daring.

Namun, selama ini para penceramah atau dai kajian islami tersebut masih kurang yang menjeskan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Sehingga kita perlu bekali para ustadz atau dai dengan ekonomi dan keuangan syariah. Mudah-mudahan dengan Buku Seri Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang terbit ini menjadi referensi para dai untuk menyebarkan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap Emir.

Selain itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan, buku ini diluncurkan secara virtual, sehingga bisa disebarkan melalui surel atau aplikasi WhatsApp. Dengan begitu akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat.

“Peluncuran buku di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat. Mudah-mudahan buku ke-2 ini, jadi momentum baru, semangat baru, bagi kita semua membesarkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” pungkas Ventje.

Buku ini dapat diakses secara gratis melalui laman web kneks.go.id

Sumber: Sharianews.com

  • 27 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Likuiditas bank syariah cukup memadai di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditelurkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengangkat beban industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi imbas dari wabah.

Direktur BCA Syariah, John Kosasih menyampaikan likuiditas perusahaan sangat memadai karena beberapa faktor. Di samping permintaan pembiayaan yang melambat, juga masih ada suntikan modal tahun lalu yang belum terpakai optimal karena kondisi saat ini.

Posisi rasio kecukupan modal BCA Syariah setelah tambah modal satu tahun lalu masih sangat memadai yaitu sekitar 38 persen. Sehingga pada saat seperti ini, kata John, BCA Syariah menggunakan dana modal untuk penyaluran dana.

"Oleh karena itu posisi FDR disesuaikan menjadi 96 persen," katanya pada Republika.co.id, Jumat (24/4)

Kebijakan BI terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disambut baik. GWM diturunkan 0,5 persen menjadi 3,5 persen. GWM harian jadi 0,5 persen dan GWM rata-rata menjadi tiga persen. Sehingga 0,5 persen bisa ditempatkan dalam aktiva produktif.

BI juga memberikan insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon yang lebih menarik sesuai dengan jatuh tempo yang rencananya akan direlease minggu depan.

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan permintaan pembiayaan yang menurun, John mengatakan likuiditas akan ditempatkan pada SBSN denagn kupon beragam dengan equivalent rate antara 6-8 persen per tahun. Semakin panjang jatuh temponya maka semakin tinggi bagi hasilnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang cukup baik dan responsif. John menambahkan, mungkin perlu kebijakan di level teknis untuk mendukung kebijakan besar dan juga dampak atas aspek fiskal, misalnya perlu relaksasi di penyediaan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Unit Usaha Syariah PermataBank juga menyebut kebijakan-kebijakan regulator membantu dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman mengatakan kebijakan khususnya penurunan GWM membawa lebih banyak likuiditas.

"Sangat membantu, GWMnya sudah diturunkan oleh BI plus BI Rate juga sudah turun," katanya.

Finance to Deposit Ratio (FDR) tercatat di bawah 90 persen dengan hampir 60 persen di dana murah (CASA). Permata juga terus meningkatkan CASA dengan digitalisasi. UUS sudah meluncurkan Permata Mobile X Syariah pada September 2019 dan meningkatkan jumlah tabungan.

Sekarang siapapun yang memiliki KTP-el bisa buka rekening Permata Syariah secara digital langsung dari ponsel. Aplikasi juga sudah bisa melakukan QRIS payment selain melakukan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung upaya cashless dari pemerintah.

Sumber: Republika.co.id