Publikasi

  • 3 Aug 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi memprediksi ekonomi sepanjang 2020 akan tumbuh negatif di kisaran -0,8 persen sampai -0,2 persen jika kasus positif virus corona (Covid-19) tak menurun hingga September 2020.

"Berdasarkan skenario kami kalau kurvanya tidak melandai sampai September kita akan mulai memasuki pertumbuhan negatif sepanjang 2020. Minus 0,8 persen sampai minus 0,2 persen. Ini benar-benar mengkhawatirkan," ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan ILUNI UI, Sabtu (1/8).

Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi (PE) yang minus ini akan membawa Indonesia masuk ke fase resesi dan bisa berujung pada depresiasi ekonomi. Dampak jangka panjangnya ekonomi RI akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi jika aktor-aktor perekonomian seperti tenaga kerja, industri, dan rumah tangga kehilangan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya atau mengalami economic hyteresis.

"Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai resesi berujung depresi ekonomi. Harus ditopang harus segera (di kuartal tiga 2020)," ujarnya.

Faisal mengatakan selain memaksimalkan program stimulus dan insentif yang telah dirancang, pemerintah juga harus mempertimbangkan variabel kesehatan dalam menentukan sektor ekonomi mana saja yang akan dibuka. Ia menyebut pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi yang serampangan akan membuat pengendalian Covid-19 oleh pemerintah menjadi sia-sia. Kurva kasus positif Covid-19 dipastikan akan kembali meningkat dan sektor-sektor yang telah dibuka terpaksa harus kembali ditutup.

"Ketika infection rate naik maka ini tentunya akan menghambat aktivitas ekonomi jangka menengah dan panjang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perekonomian dunia masih tidak menentu dan revisi proyeksi bisa dilakukan kapan saja mengikuti perkembangan di tengah pandemi virus corona.

Meski sejumlah lembaga internasional mengelompokkan Indonesia ke dalam negara-negara yang perekonomian bisa pulih lebih cepat, ia meminta jajarannya tetap mewaspadai gelombang kedua kasus Covid-19.

"Tetap harus waspada, kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global 2021," kata Jokowi.

Sumber: cnnindonesia.com

  • 27 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Likuiditas bank syariah cukup memadai di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditelurkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengangkat beban industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi imbas dari wabah.

Direktur BCA Syariah, John Kosasih menyampaikan likuiditas perusahaan sangat memadai karena beberapa faktor. Di samping permintaan pembiayaan yang melambat, juga masih ada suntikan modal tahun lalu yang belum terpakai optimal karena kondisi saat ini.

Posisi rasio kecukupan modal BCA Syariah setelah tambah modal satu tahun lalu masih sangat memadai yaitu sekitar 38 persen. Sehingga pada saat seperti ini, kata John, BCA Syariah menggunakan dana modal untuk penyaluran dana.

"Oleh karena itu posisi FDR disesuaikan menjadi 96 persen," katanya pada Republika.co.id, Jumat (24/4)

Kebijakan BI terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disambut baik. GWM diturunkan 0,5 persen menjadi 3,5 persen. GWM harian jadi 0,5 persen dan GWM rata-rata menjadi tiga persen. Sehingga 0,5 persen bisa ditempatkan dalam aktiva produktif.

BI juga memberikan insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon yang lebih menarik sesuai dengan jatuh tempo yang rencananya akan direlease minggu depan.

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan permintaan pembiayaan yang menurun, John mengatakan likuiditas akan ditempatkan pada SBSN denagn kupon beragam dengan equivalent rate antara 6-8 persen per tahun. Semakin panjang jatuh temponya maka semakin tinggi bagi hasilnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang cukup baik dan responsif. John menambahkan, mungkin perlu kebijakan di level teknis untuk mendukung kebijakan besar dan juga dampak atas aspek fiskal, misalnya perlu relaksasi di penyediaan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Unit Usaha Syariah PermataBank juga menyebut kebijakan-kebijakan regulator membantu dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman mengatakan kebijakan khususnya penurunan GWM membawa lebih banyak likuiditas.

"Sangat membantu, GWMnya sudah diturunkan oleh BI plus BI Rate juga sudah turun," katanya.

Finance to Deposit Ratio (FDR) tercatat di bawah 90 persen dengan hampir 60 persen di dana murah (CASA). Permata juga terus meningkatkan CASA dengan digitalisasi. UUS sudah meluncurkan Permata Mobile X Syariah pada September 2019 dan meningkatkan jumlah tabungan.

Sekarang siapapun yang memiliki KTP-el bisa buka rekening Permata Syariah secara digital langsung dari ponsel. Aplikasi juga sudah bisa melakukan QRIS payment selain melakukan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung upaya cashless dari pemerintah.

Sumber: Republika.co.id