Publikasi

  • 21 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Senin (18/5), dengan total penawaran masuk sebesar Rp18,85 triliun.

Berdasarkan keterangan DJPPR, total nominal yang dimenangkan dari seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp9,50 triliun. Hasil tersebut lebih besar dari target pemerintah yang sebesar Rp7 triliun.

Seri SBSN yang dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). “Pemerintah melaksanakan lelang SBSN pada tanggal 28 Mei 2020 untuk seri SPNS19112020 (new issuance), PBS002 (reopening), PBS026 (reopening), PBS023 (reopening), PBS004 (reopening), dan PBS005 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia,” jelas DJPPR Kementerian Keuangan.

Seri SPNS19112020 memiliki tingkat imbalan secara diskonto. Tanggal jatuh tempo pada 19 November 2020.

Kemudian, PBS002 menawarkan tingkat imbalan 5,45 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2022. Seri PBS026 jatuh tempo 15 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan 6,625 persen. seri PBS023 akan memberikan imbalan 6,625 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2024. Seri PBS004 menawarkan tingkat imbalan 6,10 persen dengan jatuh tempo 15 Februari 2037. Sedangkan seri PBS005 akan memberikan imbalan 6,75 persen dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Rincian jumlah penawaran yang masuk dan jumlah nominal dimenangkan keenam seri antara lain, untuk SPNS19112020 penawarannya Rp151 miliar, namun tidak ada nominal yang dimenangkan.

Sementara untuk seri PBS002, PBS026, PBS023, PBS004, dan PBS005 penawaran yang masuk Rp5,10 triliun, Rp5,68 triliun, Rp3,68 triliun, Rp2,03 triliun, dan 2,21 triliun. Rincian nominal yang dimenangkan yakni Rp3,40 triliun, Rp2,70 triliun, Rp2,25 triliun, Rp600 miliar, dan Rp550 miliar.

Terkait tanggal pembayaran imbalan, seri SPNS19112020 akan dilakukan di akhir periode, sedangkan untuk seri PBS002 15 Januari dan 15 Juli, PBS026 15 April dan 15 Oktober, PBS023 15 Mei dan 15 November, PBS004 15 Februari dan 15 Agustus, serta PBS005 15 April dan 15 Oktober.

Sebagai informasi, sukuk merupakan investasi sesuai syariah yang aman dan menawarkan return menarik. Sukuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber:Sharianews.com

  • 19 May 2020

  • 0 Comments

  • SEF TALK

[UNDANGAN TERBUKA]

Halo apa kabar rekan sekalian? Kali ini SEF Talk hadir kembali untuk menemani kalian yang masih #dirumahaja

Rekan-rekan disini pasti mayoritas adalah seorang pemuda. Kaum yang mempunyai semangat pergerakan dan perubahan bagi bangsanya. Sebetulnya, pemuda seperti apa sih yang diharapkan bangsa dan agama ini? Tentunya, pemuda yang dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. 

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma mengajak kamu untuk ikut SEF Talk dengan tema "Bicara Tentang Pengembangan Diri: Membangun Jiwa Sosial"

InsyaAllah, akan dilaksanakan pada:⁣⁣
- Kamis, 21 Mei 2020
- Media Virtual: Google Meet

- Sesi 1 | 10.00-12.00 WIB⁣⁣
"Muda Bergerak, Muda Berdampak, dan Muda Bermanfaat"⁣⁣
Pembicara: Halwani
( CEO, Niat Baik Sinergi Foundation )

- Sesi 2 | 13.00-15.00 WIB⁣⁣
“Empati: Bukti Nyata Kepedulian Generasi Muda"⁣⁣
Pembicara: Panji Aziz Pratama
( Founder & Chairman, Isbanban Foundation )⁣⁣⁣

GRATIS dan terbuka untuk UMUM dengan KUOTA TERBATAS, yuk simak keseruan diskusinya!⁣⁣⁣⁣

Link pendaftaran:⁣⁣
sef.or.id/daftarseftalk6

#Webinar
#Seminaronline
#Seminaronlinegratis

Our Social Media:⁣⁣⁣⁣
- WhatsApp: 0857 1571 4157⁣⁣⁣⁣
- Twitter/Line/IG: @KSEI_SEF⁣⁣⁣⁣
- Fb & LinkedIn: KSEI SEF Gunadarma⁣⁣⁣⁣
- Website: shariaeconomicforum.org⁣⁣⁣⁣

© KSEI SEF UNIVERSITAS GUNADARMA

  • 14 May 2020

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

OPEN RECRUITMENT KSEI SHARIA ECONOMIC FORUM (SEF) GUNADARMA PERIODE 2020/2021⁣⁣

Halo Mahasiswa Gunadarma!⁣⁣⁣⁣
Mahasiswa adalah kaum muda pembawa perubahan dan organisasi merupakan salah satu wadah terbaik dalam berkarya serta mengembangkan potensi diri demi meraih masa depan yang gemilang sehingga mampu menjadi insan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.⁣⁣
Nah, dari berbagai organisasi yang ada, SEF adalah pilihan yang tepat dalam mewujudkan mimpi dan cita-citamu. Lantas, tunggu apalagi? Kembangkan potensimu bersama kami, dan terbiasa dengan prestasi! ⁣⁣
Let's be part of our family and create the bright future with us!⁣⁣

Our Social Media:⁣⁣⁣⁣⁣
-WhatsApp: 0857 1571 4157⁣⁣⁣⁣⁣
-Twitter/Line/IG: @KSEI_SEF⁣⁣⁣⁣⁣
-Fb & LinkedIn: KSEI SEF Gunadarma⁣⁣⁣⁣⁣
-Website: shariaeconomicforum.org⁣⁣⁣⁣⁣

  • 14 May 2020

  • 0 Comments

  • SEF TALK

[UNDANGAN TERBUKA]⁣⁣⁣⁣⁣

Berbicara mengenai pengembangan diri selanjutnya akan membahas bagaimana kita memaknai hidup dengan tujuan yang jelas dan terarah, mampu mengatur perencanaan keuangan yang baik, dan menyadari bahwa kepemimpinan dalam diri sangatlah penting. Lantas, sudah sejauh mana kah kita berkembang?⁣

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma mengajak kamu untuk ikut SEF Talk dan "Bicara Tentang Pengembangan Diri"⁣

InsyaAllah, akan dilaksanakan pada:⁣⁣⁣

- Sabtu, 16 Mei 2020⁣

- Media Virtual: Google Meet⁣

Sesi 1 | 10.00-12.00 WIB⁣⁣⁣
"Biar Hidup Tak Biasa-Biasa Saja!"⁣⁣⁣
Pembicara: Ali Zaenal Abidin⁣
(Co-Founder I'm On My Way)⁣

Sesi 2 | 12.30-14.00 WIB⁣⁣⁣
“Muda Merdeka dengan Finansial yang Sehat"⁣⁣⁣
Pembicara: Bareyn Mochaddin⁣
(Senior Financial Advisor di Aidil Akbar Madjid and Associates)⁣⁣⁣

Sesi 3 | 15.30-17.00 WIB⁣⁣⁣
“Ambil Peranmu dan Jadilah Pemimpin!"⁣⁣⁣
Pembicara: Dimas Oky Nugroho, Ph.D.⁣
(Founder Kader Bangsa)⁣

GRATIS dan terbuka untuk UMUM dengan KUOTA TERBATAS, yuk simak keseruan diskusinya!⁣⁣⁣⁣⁣

Link pendaftaran:⁣⁣⁣
sef.or.id/daftarseftalk5

#Webinar
#Seminaronline
#Seminaronlinegratis

Our Social Media:⁣⁣⁣⁣⁣

- WhatsApp: 0857 1571 4157⁣⁣⁣⁣⁣

- Twitter/Line/IG: @KSEI_SEF⁣⁣⁣⁣⁣

- Fb & LinkedIn: KSEI SEF Gunadarma⁣⁣⁣⁣⁣

- Website: shariaeconomicforum.org⁣⁣⁣⁣⁣

© KSEI SEF UNIVERSITAS GUNADARMA

  • 6 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2, Senin (4/5).

Direktur Pendidikan dan Penelitian KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan buku yang diluncurkan ini merupakan buku seri ke-2, setelah sebelumnya seri ke-1 terbit tahun lalu. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi referensi bagi para penceramah atau dai dalam berdakwah tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif.

Di dalamnya terdapat 42 naskah Kuliah Tujuh Menit (Kultum) tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para akademisi, praktisi, maupun berbagai asosiasi.

Isi dari buku ini membahas tema bekerja sesuai syariah, bisnis, entrepreneurship syariah, gaya hidup islami, keuangan syariah, transaksi yang tidak diperbolehkan, rezeki dan harta halal, serta zakat infaq shodaqoh dan wakaf (Ziswaf).

Lebih lanjut, ia menambahkan belakangan ini tren bernuansa islami di Indonesia sedang meningkat. Banyaknya minat masyarakat mengikuti kajian islami, tidak hanya secara langsung tapi juga via daring.

Namun, selama ini para penceramah atau dai kajian islami tersebut masih kurang yang menjeskan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Sehingga kita perlu bekali para ustadz atau dai dengan ekonomi dan keuangan syariah. Mudah-mudahan dengan Buku Seri Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang terbit ini menjadi referensi para dai untuk menyebarkan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap Emir.

Selain itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan, buku ini diluncurkan secara virtual, sehingga bisa disebarkan melalui surel atau aplikasi WhatsApp. Dengan begitu akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat.

“Peluncuran buku di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat. Mudah-mudahan buku ke-2 ini, jadi momentum baru, semangat baru, bagi kita semua membesarkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” pungkas Ventje.

Buku ini dapat diakses secara gratis melalui laman web kneks.go.id

Sumber: Sharianews.com

  • 28 Apr 2020

  • 0 Comments

  • SEF TALK

[UNDANGAN TERBUKA]⁣⁣⁣
⁣⁣
Pandemi COVID-19 telah membuat ekonomi dunia terguncang. Sri Mulyani memperkirakan skenario terburuknya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini negatif, 0,4%. Untuk angka optimistisnya, Menteri Keuangan bersama BI, OJK, dan LPS meramalkan sebesar 2,3%. Pemulihan ekonomi akan sangat bergantung kepada strategi pemerintah dan kemandirian masyarakat. Filosofi Ekonomi Islam yang mampu menjiwai manusia dalam melakukan tindakan dan strategi yang komprehensif menjadikan keuangan sosial Islam perlu dipertimbangkan, mengingat kehadirannya ketika krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia menjadi bukti nyata akan resistensi Ekonomi Islam.⁣
Lantas, di tengah kondisi Pandemi COVID-19 yang semakin menghimpit perekonomian, mampukah Ekonomi Islam hadir untuk menjawab?⁣

SEF Talk hadir dan mengajak kalian berdiskusi mengenai:⁣

"COVID-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi: Mampukah Ekonomi Islam Menjawab?" 

InsyaAllah, akan dilaksanakan pada:⁣

Kamis, 30 April 2020 | 13.00-15.00 WIB⁣
"Lessons Learned: Waqf Blockchain during the Pandemic"⁣
Pembicara: Hamid Rashid ⁣
(Founder & CEO Finterra, Singapura)⁣

Jumat, 01 Mei 2020 | 13.00-15.00 WIB⁣
“ZISWAF: Mampukah menjadi Vaksin Perekonomian di Tengah Pandemi COVID-19?"⁣
Pembicara: Dr. Irfan Syauqi Beik⁣
(Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan, BAZNAS)⁣⁣

Sabtu, 02 Mei 2020 | 13.00-15.00 WIB⁣
"Perencanaan Keuangan Islam di Masa Pandemi"⁣
Pembicara: Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc. CFP⁣
(Rektor Institut Tazkia, Penulis Buku "Sakinah Finance")⁣

Ahad, 03 Mei 2020 | 13.00-15.00 WIB⁣
"Otoritas Moneter Islam dalam Krisis Keuangan Global"⁣
Pembicara: Dr. Ali Sakti, M.Ec.⁣
(Peneliti, Bank Indonesia)⁣
⁣⁣⁣
GRATIS dan terbuka untuk UMUM dengan KUOTA TERBATAS, yuk simak keseruan diskusinya melalui media virtual Google Meet!⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Link pendaftaran:⁣⁣ sef.or.id/daftarseftalk3⁣

----------------------
Our Social Media:⁣⁣⁣
WhatsApp: 0857 1571 4157⁣⁣⁣
Twitter/Line/IG: @KSEI_SEF⁣⁣⁣
Fb & LinkedIn: KSEI SEF Gunadarma⁣⁣⁣
Website: shariaeconomicforum.org⁣⁣⁣
----------------------
© KSEI SEF UNIVERSITAS GUNADARMA

  • 27 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Likuiditas bank syariah cukup memadai di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditelurkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengangkat beban industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi imbas dari wabah.

Direktur BCA Syariah, John Kosasih menyampaikan likuiditas perusahaan sangat memadai karena beberapa faktor. Di samping permintaan pembiayaan yang melambat, juga masih ada suntikan modal tahun lalu yang belum terpakai optimal karena kondisi saat ini.

Posisi rasio kecukupan modal BCA Syariah setelah tambah modal satu tahun lalu masih sangat memadai yaitu sekitar 38 persen. Sehingga pada saat seperti ini, kata John, BCA Syariah menggunakan dana modal untuk penyaluran dana.

"Oleh karena itu posisi FDR disesuaikan menjadi 96 persen," katanya pada Republika.co.id, Jumat (24/4)

Kebijakan BI terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disambut baik. GWM diturunkan 0,5 persen menjadi 3,5 persen. GWM harian jadi 0,5 persen dan GWM rata-rata menjadi tiga persen. Sehingga 0,5 persen bisa ditempatkan dalam aktiva produktif.

BI juga memberikan insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon yang lebih menarik sesuai dengan jatuh tempo yang rencananya akan direlease minggu depan.

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan permintaan pembiayaan yang menurun, John mengatakan likuiditas akan ditempatkan pada SBSN denagn kupon beragam dengan equivalent rate antara 6-8 persen per tahun. Semakin panjang jatuh temponya maka semakin tinggi bagi hasilnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang cukup baik dan responsif. John menambahkan, mungkin perlu kebijakan di level teknis untuk mendukung kebijakan besar dan juga dampak atas aspek fiskal, misalnya perlu relaksasi di penyediaan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Unit Usaha Syariah PermataBank juga menyebut kebijakan-kebijakan regulator membantu dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman mengatakan kebijakan khususnya penurunan GWM membawa lebih banyak likuiditas.

"Sangat membantu, GWMnya sudah diturunkan oleh BI plus BI Rate juga sudah turun," katanya.

Finance to Deposit Ratio (FDR) tercatat di bawah 90 persen dengan hampir 60 persen di dana murah (CASA). Permata juga terus meningkatkan CASA dengan digitalisasi. UUS sudah meluncurkan Permata Mobile X Syariah pada September 2019 dan meningkatkan jumlah tabungan.

Sekarang siapapun yang memiliki KTP-el bisa buka rekening Permata Syariah secara digital langsung dari ponsel. Aplikasi juga sudah bisa melakukan QRIS payment selain melakukan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung upaya cashless dari pemerintah.

Sumber: Republika.co.id

 

  • 25 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada hari Sabtu, 18 April 2020, menyelenggarakan SEF Talk with AFSI dengan tema “Fintech: Kawan atau Lawan Riba”. SEF Talk merupakan diskusi online ke-dua kalinya yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diskusi ini bertujuan untuk menemani rekan-rekan Mahasiswa yang sedang menjalani masa #dirumahaja di tengah semakin mewabahnya pandemi COVID-19 agar keilmuwan Mahasiswa tetap ter-upgrade dan diisi dengan wawasan yang baru. Materi SEF Talk ini disampaikan oleh Bapak Emil Dharma, S.E., Ak., M.Com. selaku Wakil Ketua Umum, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan dimoderatori oleh Saudara Rezaldi Dwinanta Tama selaku Staff Kementerian Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI) 2019/2020. Diskusi dimulai dengan pembacaan CV pembicara oleh moderator terlebih dahulu, selanjutnya masuk kepada sesi materi oleh Bapak Emil.

Sebelum membicarakan tentang Fintech, kita harus memahami tentang digital disruption. Digital disruption merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat perubahan teknologi digital dan bentuk model bisnis dalam era digital yang membuat suatu perubahan yang besar sehingga menimbulkan sebuah era baru pada kondisi bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, digital disruption juga menimbulkan pergeseran dari ekspektasi dan perilaku yang selama ini mungkin perilaku manual dan ekspektasi banyak tertahan, tetapi ketika adanya era digital menimbulkan ekspektasi dan perilaku yang baru dan merubah suatu budaya, kondisi pasar, dan kondisi industri. Salah satu contoh digital disruption yang terjadi di Indonesia adalah hadirnya ojek online ada banyak industri yang terganggu dengan adanya hal tersebut, misalnya logistik, transportasi, payment, restoran, dan banyak lagi. Adanya ojek online ini yang banyak berkembang pada bidang teknologi membuat banyak perubahan, hal ini lah yang disebut digital disruption.

Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech, antara lain: pembayaran, permodalan, digital banking, jasa pendukung, dan lainnya (inovasi keuangan digital). Perkembangan fintech di dunia diawali dengan P2P Lending yang berawal di Inggris dengan lahirnya sebuah perusahaan bernama Zopa pada Februari 2005. Kemudian P2P Lending berkembang di Amerika karena adanya dampak krisis keuangan pada tahun 2008. Lalu disusul oleh China pada tahun 2007. Kemudian P2P Lending berkembang di India dan Australia pada tahun 2012. Di Indonesia, bisnis Fintech baru dimulai sekitar tahun 2015 yang diawali dengan kemunculan P2P Lending Danamas dan Fintech Payment Go-Pay.

Ada banyak jenis fintech yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Fintech P2P atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dasar hukum dari Fintech P2P adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada saat ini, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman periode bulan Februari tahun 2020 mencapai Rp 95.394,57 miliar yang telah disalurkan dalam Fintech P2P Lending. Domisi paling banyak adalah daerah Jabodetabek yaitu sebanyak 151 dan tingkat keberhasilannya sebesar 96,08% dan terdapat outstanding pinjaman sebesar Rp 14,50 triliun. Sebanyak 161 perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia. Perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia hanya terdapat 12 perusahaan.

Meski perkembangan fintech di Indonesia baru berjalan 5 tahun, tetapi sudah mampu menyalurkan dana sebesar Rp 95.394,57 miliar. Berikut jumlah akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi di Indonesia dengan daerah terbesar adalah DKI Jakarta kurang lebih Rp 29.037,11 miliar.

Kemudian, adapun karakteristik pengguna fintech dari sisi lender yaitu orang yang menyalurkan dana untuk dipinjamkan jumlah laki-laki sebanyak 62,16% dan wanita sebanyak 37,63%. Selain itu, lender banyak di dominasi oleh kaum muda dengan range usia 19-34 tahun yaitu sebesar 69,68%. Kaum muda juga mendominasi pada sisi borrower atau peminjam dana yaitu sebesar 70,40%. Peminjam dana tersebut tidak didominasi oleh badan usaha melainkan orang-orang secara pribadi.

Jenis fintech lainnya adalah IKD (Inovasi keuangan Digital) di sektor jasa keuangan. Dasar hukum dari IKD adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Jika P2P Lending memberikan peminjaman atau pembiayaan. IKD memiliki banyak jenis model, antara lain: Agreggator, Planner, Blockchain, Credit Scoring, Claim Service Handling, Robo Advisor, Online Distress Solution, Online Gold Depository, Financing Agent, Digital DIRE, Project Financing, Funding Agent, Verification Non-CCD, Text and Accounting, dan E-KYC

IKD merupakan trobosan atau ide-ide terbaru di bidang teknologi perihal keuangan digital yang pada awalnya hanya terdapat 5 kategori IKD namun kini sudah terdapat 15 kategori IKD. Hal ini menandakan bahwa fintech sudah sangat berkembang. Ketika kita melihat permasalahan perekonomian di Indonesia, ada sekitar 49 juta unit UMKM belum mendapat akses pembiayaan IJK. Kemudian dari GDP dan jumlah penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, namun Velocity Ratio dan aktivitas transaksi keuangan elektronik merupakan yang paling rendah di ASEAN. Lalu perihal ekspor, dari sekitar Rp 5.400 triliun output UMKM, nilai ekspornya hanya Rp 182 triliun atau sebesar 3,37%. Total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp 1.649 triliun, sementara kapasitas pembiayaan oleh IJK tradisional hanya sekitar Rp 660 triliun sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 triliun per tahun. Tingkat rasio gini Indonesia juga masih pada kisaran 0,384. Fintech diharapkan mampu memperbaiki tingkat keseimbangan bagi kesejahteraan penduduk dan menutup gap pembiayaan tadi. Menurut INDEF pada tahun 2019, dengan adanya fintech ternyata memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional yaitu tumbuh sekitar Rp 60 triliun. Kemudian keberadaan fintech juga mendorong penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 362 ribu orang. Selain itu, fintech mampu mendorong pendapatan rumah tangga pertanian di desa hingga naik sebesar 1,23%. Lalu jumlah masyarakat miskin yang berkurang 177 ribu orang dan rasio gini menurun dari 0,382 menjadi 0,380.

Tetapi, seiring berjalannya perkembangan financial technology, banyak bermunculan fintech yang ilegal. Saat ini, sudah hampir 2500 fintech ilegal yang ada di Indonesia. Kemudian juga banyak artikel yang memberitakan teror pinjaman online. Hal ini merupakan salah satu dampak buruk dari ada nya fintech, yaitu menciptakan adanya masalah di masyarakat. Adapun laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait praktik fintech ilegal yang mendapatkan aduan sebanyak 3.000 kasus, seperti ancaman pembunuhan, pelecehan seksual, pembocoran data pribadi pelanggan, pengenaan bunga yang sangat tinggi, penagihan mengabaikan privasi, dan juga intimidasi. Saat ini, pengenaan bunga pada P2P Lending memang cukup tinggi yaitu sebesar 0,8% per hari yang diperbolehkan oleh OJK. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan sisi positif dari fintech tertutup. Jadi, Rp 95 triliun dana yang sudah disalurkan memiliki masalah yang cukup besar, yaitu sebanyak 98% nya adalah riba. Maka hal ini harus diperhatikan betul oleh kita sebagai Ekonom Rabbani bahwa kita sudah menambah riba lebih dari Rp 90 triliun di Indonesia.

Permasalahan permodalan dan pembiayaan yang ada di Indonesia. Apabila kita mencari modal atau pembiayaan melalui perbankan konvensional, fintech konvensional, perorangan dengan bunga, semuanya adalah haram menurut tinjauan syariat islam. Dikatakan haram, karena mengandung riba, maysir, gharar, bathil, dharar, dan dzalim. Modal bisnis dari riba hukumnya adalah haram. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Ibnu Katsir memberikan tafsir bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah akan memusnahkan riba, baik dengan menghilangkan seluruh harta riba dari tangan pemiliknya, atau dengan menghilangkan barakah harta tersebut, sehingga pemiliknya tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Adapun ancaman yang paling berat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “…Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.  Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang dzalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”. Arti dari ayat ini bisa saja mengartikan bahwa kejadian-kejadian yang sekarang banyak terjadi merupakan siksaan dari Allah, jadi adanya siksaan yang tidak dikhususkan untuk orang-orang zhalim. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika zina dan riba telah tampak pada suatu daerah maka penduduknya menghalalkan adzab Allah turun atas mereka” (HR. Thabrani dalam Al-Kabir, dishahihkan oleh Al-Abani). Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari adzab dari Allah? Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang artinya, “Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk amar ma’ruf nahi mungkar atas kejadian yang ada di Indonesia terkhususkan untuk harta riba.

Atas dasar amar ma’ruf nahi mungkar tersebut maka muncul lah Fintech Syariah Indonesia yang sudah difatwakan oleh DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Fintech Syariah Indonesia menerapkan tanpa bunga, tanpa denda, tanpa akad batil, tanpa agunan, dan tanpa riba. Adapun akad-akad yang ada pada Fintech Syariah adalah sebagai berikut:

  1. Akad Murabahah, Akad jual beli antara pemilik dana dan nasabah dimana pemilik dana membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dan menyebutkan harga perolehan.
  2. Akad Murabahah/Musyarakah, Akad bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha dimana perhitungan bagi hasil diambil dari hasil bersih usaha.
  3. Akad Wakalah bil Ujroh, Akad perwakilan antara Fintech Syariah dan pemilik dana, dimana Fintech Syariah dan pemilik dana dalam melakukan pembelian barang.
  4. Akad Ijarah/Jualah, Akad jasa/perantara antara Fintech Syariah dan pengelola usaha, dimana Fintech Syariah mendapatkan ujroh atas upayanya dalam mencarikan pemodal.

Kemudian, kategori dari fintech syariah yang ada saat ini adalah sebagai berikut: Payment, Peer to Peer Lending, Aggregator, Project Financing, Financial Planner, Blockchain Based, Claim Service Handling, Financing Agent, Credit Scoring, Digital Signature/Contract.

Lalu, objek permodalan dan pembiayaan fintech syariah, yaitu:

  1. Untuk pembiayaan UMKM di Indonesia
  2. Untuk project financing
  3. Untuk pembiayaan rumah
  4. Untuk pembiayaan pembelian mobil dan motor

Dilihat dari landscape keuangan syariah indonesia, market share keuangan syariah indonesia sebesar 8,47%. Padahal keuangan syariah di Indonesia telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat. Kecilnya keuangan market share, keuangan syariah ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi negeri ini, sehingga fintech syariah diharapkan mampu meningkatkan market share tersebut.

Maka jadilah generasi Ath-Thur 21 yaitu generasi penerus yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Maryam 42 yaitu generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Al-Maidah 54, yaitu generasi pengganti yang menggantikan kaum yang memang sudah rusak dengan mencintai dan dicintai oleh Allah, lemah lembut kepada kaum mu’min, tegas kepada kaum kafir, dan tidak takut celaan orang yang mencela.

Setelah berakhirnya sesi materi, dilanjut oleh tanya jawab oleh peserta diskusi.

Sesi Tanya Jawab:

1. Q: Apakah kita bisa untuk berhijrah 100% dengan kondisi dunia yang tidak ada celah bagi manusia untuk lepas dari sistem keuangan yang dimana keseluruhannya adalah unsur kapitalis, baik dalam metode ekonomi konvensional ataupun ekonomi digital? Kemudian, apakah fintech syariah yang ada di Indonesia sudah benar-benar menjalankan ekonomi syariah sesuai dengan Al-Qur’an?

A: Tidak bisa bagi kita untuk berhijrah 100% dari riba. Bahkan Rasulullah bersabda, “Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun diantara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (riba) nya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud). Meski kita tetap terkena debu riba tersebut, kita tetap bisa untuk amar ma’ruf nahi mungkar. Fintech syariah di Indonesia berusaha untuk selalu sesuai dengan Al-Qur’an dengan cara melakukan screening pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pendaftaran di fintech syariah, mulai dari modal sampai dengan akad dalam transaksinya.

2.  Q: Terkait dengan fintech syariah khususnya peer to peer lending syariah, sejauh mana penerapan syariah compliance dalam aplikasinya? Bagaimana fintech syariah mengaplikasikan konsep economic value of time menurut islam disaat orang lain banyak yang menganggap bahwa dibutuhkan kompensasi tetap dalam meminjam opportunity loss saat uang dipinjamkan ke pihak peer to peer lending syariah?

A: Jika ada yang ingin bergabung di fintech syariah, selain masuk dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia perusahaan tersebut juga harus memiliki surat rekomendasi dari DSN MUI setelah itu baru mengajukan diri kepada OJK yang nanti nya akan diproses oleh OJK untuk mengeluarkan izin peer to peer lending. Kemudian, dalam islam tidak ada yang namanya economic value of time. Maka, uang bukan merupakan suatu komoditas dan hanya merupakan suatu alat pembayaran. Hal yang salah adalah ketika uang dijadikan sebagai komoditas dan menyebabkan bunga yang berbunga atau uang diperjual belikan. Sehingga esensi dari uang tersebut sudah hilang dan riba marak terjadi dimana-mana.

3.  Q: Bagaimana perusahaan menyetujui orang atau perusahaan mendapatkan pinjaman dari fintech atau P2P Lending?

A: Dalam meminjamkan dana, ada 2 hal yang dilakukan, dikhususkan untuk UMKM dan konsumsi yang masih bisa diterima secara pribadi, bukan badan usaha. Nantinya orang tersebut atau khususnya UMKM harus melalui sebuah komunitas atau sebuah lembaga inkubasi yang bisa membantu P2P Lending dalam melakukan verifikasi terhadap usaha yang dilakukan. Tetapi untuk kategori project financing, harus merupakan badan usaha.

4.  Q: Kalau kita lihat, fintech syariah sangat berpotensi untuk membantu meningkatkan ekosistem perekonomian kedepannya. Antaranya dilihat dari jumlah muslim terbesar dan juga merupakan pengguna internet terbesar, tetapi dibalik potensi yang ada, tentu terdapat kendala atau masalah. Jika kita lihat pertumbuhan fintech syariah ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan fintech konvensional. Apakah hambatannya dikarenakan regulasi yang terkesan menyulitkan bagi start up atau karena modal atau ada kendala lain? Selain itu, fintech syariah masih di dominasi oleh P2P Lending, apakah hal itu termasuk fokus dari fintech syariah saat ini?

A: Bukan hanya fintech syariah yang mengalami kesulitan perkembangan di Indonesia, kita juga melihat bahwa total market share di Indonesia kurang dari 9% dari total market share yang ada di Indonesia. Kebanyakan permasalahan yang timbul ini bukan dikarenakan regulator saja. Tapi memang perlu ada regulator khusus untuk mengurus syariah bukan hanya pada level departemen saja. Karena kebijakan dari sebuah institusi khusus akan sangat berbeda dengan institusi yang berada pada level departemen. Kemudian dari sisi para pelaku fintech, memang mayoritas pengguna fintech konvensional adalah para kolongmerat atau dari asing. Sedangkan fintech syariah masih banyak yang berasal dari dana-dana pribadi. Maka permasalahannya adalah kesulitan mencari investor yang ingin menerapkan akad syariah secara benar.

5.  Q: Kehadiran fintech khususnya P2P Lending yang dinilai menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang unbankable atau tidak terjamah oleh bank atau tidak mendapatkan pendanaan konvensional. Hal apa aja yang mendasari bahwa persyaratan pembiayaan lebih mudah dengan fintech syariah khususnya dibandingkan perbankan?

A: Jika dibandingkan dengan perbankan, mungkin fintech syariah lebih mudah. Kalau di perbankan harus melihat usia dari perusahaan tersebut. Biasanya, jika usia perusahaan masih di bawah dari 2 tahun, maka akan sulit untuk mendapatkan dana dari perbankan. Kemudian setelah melihat usia perusahaan juga dilihat agunan dari nilai pinjaman perusahaan tersebut. Tentu fintech syariah sangat beda perlakuannya, meski usia perusahaan baru mencapai 6 bulan, fintech syariah sudah bisa memberikan pendanaan. Selain itu, fintech syariah juga tanpa agunan hanya memang melakukan verifikasi terhadap yang meminjam.

6.  Q: Bagaimana langkah yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fintech syariah demi mewujudkan SDG di Indonesia?

A: Salah satu langkah nya adalah dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hal ini merupakan langkah yang harus disambut baik dimana lembaga ini berbeda dari lembaga yang ada. Selain itu, pihak regulator juga telah menetapkan cetak biru keuangan ekonomi syariah bahwa kita memiliki goals yaitu menjadi pusat Global Islamic Financial Sector.

7. Q: Apakah sudah ada fintech syariah khusus untuk wakaf? Mengingat potensi keuangan wakaf tersebut sangat terasa kebermanfaatannya terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini.

A: Saat ini, fintech wakaf sedang masa pembuatan. Karena lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga yang sudah ada.

8.  Q: Terkait materi, kita ketahui bahwa fintech syariah tidak boleh menetapkan denda kepada nasabah, namun di sisi lain DSN MUI mengakomodasi pemberlakuan denda kepada nasabah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000, tentunya dengan beberapa persyaratan yang jelas. Pemberian denda merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemberi dana terhadap peminjam yang dzalim. Apakah fintech syariah tidak mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000?

A: Pada dasarnya denda tidak diperbolehkan dalam syariat, tetapi jika ada unsur ketidaksengajaan dalam transaksi maka beberapa ulama memperbolehkan memberikan denda. Namun, dalam fintech syariah tidak melakukan hal tersebut, melainkan melakukan verifikasi serta edukasi kepada peminjam, maka seharusnya para nasabah sudah paham terhadap konsekuensi yang akan dihadapi.

9.  Q: Berkaitan dengan nasabah yang dapat melakukan pembiayaan atas kontrak pekerjaan dengan customer nya, bagaimana screening atau analisa resiko atas model pembiayaan tersebut? Karena bank dan lembaga besar pun seringkali tertipu dengan SPK fiktif. Kemudian, fintech syariah mana saja yang sudah bekerja sama dengan market place?

A: Untuk project financing atau pembiayaan berdasarkan SPK, fintech syariah melakukan verifikasi pertama melalui SPK tersebut dan melakukan verifikasi langsung ke penerbit SPK. Fintech syariah merinci atau survey proyeknya tuntuk menganalisa risiko tersebut. Memang risiko selalu ada, oleh karena itu screening wajib untuk dilakukan. Selain itu nasabah sudah teredukasi mengenai ekonomi syariah. Kemudian fintech syariah yang sudah bekerja sama dengan market place adalah Syarfi, Syarfi bekerja sama untuk melakukan cicilan syariah di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ada juga Muslimnesia untuk melakukan cicilan di e-commerce.

10.  Q: Mengapa tiap fintech harus memiliki 1 DPS (Dewan Pengawas Syariah), apakah itu merupakan suatu ketentuan dari DSN MUI? Sebab jika pangsa pasar adalah UMKM bukankah hal tersebut justru memberatkan penyelenggara fintech? Kemudian, kita mengetahui bahwa pada dasarnya fintech dan bank syariah bukan inklusi keuangan yang bersaing melainkan saling mengisi. Mengapa fintech syariah tidak melakukan konglomerasi dengan bank syariah agar inklusi keuangan syariah meningkat secara masif?

A: Untuk DPS memang sudah disyarakan oleh OJK. Jadi, untuk fintech yang akan bergabung wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari DSN MUI. Tidak ada masalah dengan UMKM sebagai pangsa pasar karena UMKM merupakan seorang nasabah. Lalu kolaborasi dengan bank syariah sudah dicoba, namun belum masif antara kolaborasi fintech konvensional dengan bank konvensional.

Laporan: Dian Ayu Safitri & Ricka Annisa

 

  • 21 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Artikel

Perlu diketahui bahwa hanya empat dari sepuluh orang di Asia yang mengadopsi gaya hidup sehat. Data ini bersumber dari salah satu lembaga riset dunia bernama Nielson. Enam orang sisanya yang tidak menerapkan gaya hidup sehat beranggapan bahwa makanan sehat cenderung lebih mahal dan memiliki cita rasa yang tidak begitu enak daripada makanan biasa. Anggapan tersebut pun menginspirasi seorang wanita vegetarian bernama Helga Angelina, seorang Co-Founder restoran makanan sehat bernama Burgreens. Burgreens merupakan salah satu brand yang menginisiasi gaya hidup sehat di Indonesia dengan konsep uniknya yaitu healthy fast food. Selain itu, social enterprise juga menjadi konsep unik lainnya yang diadopsi oleh Burgreens. Social enterprise juga merupakan konsep baru yang belakangan menjadi trend bisnis modern. Tak heran bila Burgreens berhasil meraih penghargaan Forbes 30/30 Asia. Konsep social enterprise ini diterapkan Burgreens dengan cara memberdayakan para petani dan ibu rumah tangga yang tinggal di daerah. Perbedaan mencolok dari konsep bisnis yang diterapkan Burgreens terletak pada tujuan bisnisnya yaitu berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat khususnya petani serta membumikan pola hidup sehat  melalui perbaikan pola makan.

Burgreens didirikan pada tahun 2013 oleh Max Mandias selaku Founder sekaligus suami dari Co-Founder Burgreens, Helga Angelina. Motivasi terbesar mereka untuk mendirikan restoran makanan sehat ini karena melihat fenomena munculnya penyakit-penyakit baru seperti auto immune. Mereka mendapatkan wawasan baru setelah mengunjungi salah satu acara di Amsterdam, Belanda yang dimana dalam acara tersebut disampaikan fakta bahwa penyakit auto immune berhasil disembuhkan hanya dengan mengganti pola makan menjadi lebih sehat. Dari motivasi tersebut, berdirilah Burgreens dengan taglinenya “Healthy Plant-Based Eatery”. Konsep produknya menggunakan bahan-bahan organik (healthy and sustainable food) yang dibeli langsung dari para petani yang mereka berdayakan. Mereka juga memastikan supply chain yang mereka miliki terjamin kesejahteraannya dengan menerapkan kerjasama inclusive growth dengan para petani, dimana kegagalan dan kesuksesan dari kerjasama ini ditanggung bersama. Saat ini, Burgreens telah bekerjasama dengan 20 komunitas petani dengan jumlah kurang lebih 200 orang petani di Indonesia. Mereka menerapkan kerjasama tersebut karena mempertimbangkan fenomena beberapa tahun ke belakang, jumlah petani di Indonesia kian menurun karena berbagai faktor, salah satunya karena komoditi yang mereka tanam dan hasilkan dihargai dengan harga yang tidak sewajarnya. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan petani itu sendiri, yang bisa dikatakan tidak terjamin. Selain itu, Burgreens juga mendukung gerakan zero waste dengan menggunakan ECO packaging untuk produk mereka. Burgreens juga memberdayakan para ibu rumah tangga di salah satu desa yang terletak di Tangerang sebagai production staff, administrasi dan quality control. Bekerjasama dengan Yayasan Usaha Mulia yang membawahi Organic Farm Cipanas, Burgreens membuat berbagai pelatihan serta pembekalan mengenai pertanian untuk para anak petani yang nantinya akan menjadi petani muda. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan petani Indonesia sekaligus agar supply dari bahan makanan organik tetap terjaga atau konsisten.

Konsep bisnis berbasis sosial ini ternyata tidak terlepas dari berbagai tantangan. Helga mengatakan bahwa tiga tahun pertama merupakan tahun terberat bagi bisnis mereka. Tantangan tersebut diantaranya sistem manajemen yang belum berjalan sesuai standar karena masalah pencatatan serta pembukuan, tidak adanya cost salary untuk Founder dan Co-Founder serta sebagian besar alokasi dana untuk capital expenditure bukan working capital (modal kerja) yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Namun, dengan berbagai tantangan yang ada, bisnis berbasis social enterprise ini mampu untuk bangkit dan seakan menjadi inspirasi bagi perkembangan bisnis di Indonesia saat ini. Burgreens pun terus mengembangkan sistem manajemen bisnis mereka dengan berusaha menarik para investor untuk bekerja sama mengembangkan bisnis dengan misi sosial ini. Cara yang mereka terapkan dengan mengutamakan kualitas produk dan kualitas layanan agar tercipta branding melalui word of mouth (dari mulut ke mulut). Lalu, Founder dan Co-Founder juga terlibat aktif dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui acara-acara eating movement dengan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Menurut Helga, membangun komunitas untuk kemajuan bisnis berbasis social enterprise juga perlu karena pergerakan yang masif akan mendorong munculnya trend baru di masyarakat sehingga bukan tidak mungkin terbentuk norma-norma baru, misalnya dahulu merokok dianggap kegiatan yang keren, namun lambat laun bisa jadi kegiatan merokok banyak ditinggalkan karena norma-norma baru yang terbentuk di masyarakat mengenai pola hidup sehat. Langkah selanjutnya yang diterapkan agar social impact dapat tercapai dengan baik yakni menjaga kepercayaan masyarakat terkait produk bisnis yang kita tekuni, dalam hal ini yaitu makanan sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan sosial media untuk sarana berbagi edukasi melalui publikasi terkait dampak sosial yang sudah dilakukan oleh bisnis sosial yang kita jalankan beserta bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menjalani bisnis sosial memang tidak semudah yang dibayangkan, namun tidak mustahil pula untuk dijalankan, dari yang awalnya Burgreens hanya memiliki satu cabang, kini dapat ditemui di berbagai Mall di Jakarta serta terkoneksi dengan ratusan petani di Indonesia sebagai pemasok utama bahan baku organik mereka. Salah satu hal yang berdampak dari sistem bisnis yang dijalankan Burgreens adalah biaya yang dikeluarkan lebih tinggi sekitar 5%-7% dibandingkan bisnis konvensional, namun kepuasan yang didapat tentunya berkali lipat karena tidak hanya menguntungkan tapi juga memberdayakan. Diakhir pembicaraannya pada salah satu platform podcast, Helga Angelina mengatakan bahwa hidup sehat merupakan investasi karena tentunya membayar biaya rumah sakit jauh lebih mahal berkali lipat. Oleh karenanya, mari melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia hidup sehat.

Sumber: Inspigo.id

Penulis: Indah Nur Maulina (Staff Kementerian Media Komunikasi & Informasi)

  • 16 Apr 2020

  • 0 Comments

  • SEF TALK

Halo, apa kabar rekan sekalian?⁣⁣
⁣⁣
SEF Talk merupakan wadah diskusi rutin yang diselenggarakan oleh SEF. Kali ini SEF Talk hadir bersama AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) dan mengajak kalian berdiskusi mengenai:⁣⁣

⁣⁣"Fintech: Kawan atau Lawan Riba?" 
Pemateri: Bapak Emil Dharma, S.E., Ak., M.Com. (Wakil Ketua Umum, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI))⁣⁣
Moderator: Saudara Mulyadi (Koordinator Pengembangan Sumber Daya Insani, KSEI SEF periode 2019/2020)⁣⁣
⁣⁣InsyaAllah, diskusi ini akan dilaksanakan pada:⁣⁣
- Hari, Tanggal: Sabtu, 18 April 2020 ⁣⁣
- Waktu: 19.30 s.d. 21.00 WIB⁣⁣
- Media Virtual: Zoom Cloud Meetings⁣⁣
⁣⁣GRATIS dan terbuka untuk UMUM dengan KUOTA TERBATAS, yuk simak keseruan diskusinya!⁣⁣
⁣⁣Link pendaftaran:⁣
sef.or.id/daftarseftalk2