Laporan Kegiatan SEF Talk With AFSI, Fintech: Kawan atau Lawan Riba?

Seftalk 2

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada hari Sabtu, 18 April 2020, menyelenggarakan SEF Talk with AFSI dengan tema “Fintech: Kawan atau Lawan Riba”. SEF Talk merupakan diskusi online ke-dua kalinya yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diskusi ini bertujuan untuk menemani rekan-rekan Mahasiswa yang sedang menjalani masa #dirumahaja di tengah semakin mewabahnya pandemi COVID-19 agar keilmuwan Mahasiswa tetap ter-upgrade dan diisi dengan wawasan yang baru. Materi SEF Talk ini disampaikan oleh Bapak Emil Dharma, S.E., Ak., M.Com. selaku Wakil Ketua Umum, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan dimoderatori oleh Saudara Rezaldi Dwinanta Tama selaku Staff Kementerian Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI) 2019/2020. Diskusi dimulai dengan pembacaan CV pembicara oleh moderator terlebih dahulu, selanjutnya masuk kepada sesi materi oleh Bapak Emil.

Sebelum membicarakan tentang Fintech, kita harus memahami tentang digital disruption. Digital disruption merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat perubahan teknologi digital dan bentuk model bisnis dalam era digital yang membuat suatu perubahan yang besar sehingga menimbulkan sebuah era baru pada kondisi bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, digital disruption juga menimbulkan pergeseran dari ekspektasi dan perilaku yang selama ini mungkin perilaku manual dan ekspektasi banyak tertahan, tetapi ketika adanya era digital menimbulkan ekspektasi dan perilaku yang baru dan merubah suatu budaya, kondisi pasar, dan kondisi industri. Salah satu contoh digital disruption yang terjadi di Indonesia adalah hadirnya ojek online ada banyak industri yang terganggu dengan adanya hal tersebut, misalnya logistik, transportasi, payment, restoran, dan banyak lagi. Adanya ojek online ini yang banyak berkembang pada bidang teknologi membuat banyak perubahan, hal ini lah yang disebut digital disruption.

Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech, antara lain: pembayaran, permodalan, digital banking, jasa pendukung, dan lainnya (inovasi keuangan digital). Perkembangan fintech di dunia diawali dengan P2P Lending yang berawal di Inggris dengan lahirnya sebuah perusahaan bernama Zopa pada Februari 2005. Kemudian P2P Lending berkembang di Amerika karena adanya dampak krisis keuangan pada tahun 2008. Lalu disusul oleh China pada tahun 2007. Kemudian P2P Lending berkembang di India dan Australia pada tahun 2012. Di Indonesia, bisnis Fintech baru dimulai sekitar tahun 2015 yang diawali dengan kemunculan P2P Lending Danamas dan Fintech Payment Go-Pay.

Ada banyak jenis fintech yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Fintech P2P atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dasar hukum dari Fintech P2P adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada saat ini, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman periode bulan Februari tahun 2020 mencapai Rp 95.394,57 miliar yang telah disalurkan dalam Fintech P2P Lending. Domisi paling banyak adalah daerah Jabodetabek yaitu sebanyak 151 dan tingkat keberhasilannya sebesar 96,08% dan terdapat outstanding pinjaman sebesar Rp 14,50 triliun. Sebanyak 161 perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia. Perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia hanya terdapat 12 perusahaan.

Meski perkembangan fintech di Indonesia baru berjalan 5 tahun, tetapi sudah mampu menyalurkan dana sebesar Rp 95.394,57 miliar. Berikut jumlah akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi di Indonesia dengan daerah terbesar adalah DKI Jakarta kurang lebih Rp 29.037,11 miliar.

Kemudian, adapun karakteristik pengguna fintech dari sisi lender yaitu orang yang menyalurkan dana untuk dipinjamkan jumlah laki-laki sebanyak 62,16% dan wanita sebanyak 37,63%. Selain itu, lender banyak di dominasi oleh kaum muda dengan range usia 19-34 tahun yaitu sebesar 69,68%. Kaum muda juga mendominasi pada sisi borrower atau peminjam dana yaitu sebesar 70,40%. Peminjam dana tersebut tidak didominasi oleh badan usaha melainkan orang-orang secara pribadi.

Jenis fintech lainnya adalah IKD (Inovasi keuangan Digital) di sektor jasa keuangan. Dasar hukum dari IKD adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Jika P2P Lending memberikan peminjaman atau pembiayaan. IKD memiliki banyak jenis model, antara lain: Agreggator, Planner, Blockchain, Credit Scoring, Claim Service Handling, Robo Advisor, Online Distress Solution, Online Gold Depository, Financing Agent, Digital DIRE, Project Financing, Funding Agent, Verification Non-CCD, Text and Accounting, dan E-KYC

IKD merupakan trobosan atau ide-ide terbaru di bidang teknologi perihal keuangan digital yang pada awalnya hanya terdapat 5 kategori IKD namun kini sudah terdapat 15 kategori IKD. Hal ini menandakan bahwa fintech sudah sangat berkembang. Ketika kita melihat permasalahan perekonomian di Indonesia, ada sekitar 49 juta unit UMKM belum mendapat akses pembiayaan IJK. Kemudian dari GDP dan jumlah penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, namun Velocity Ratio dan aktivitas transaksi keuangan elektronik merupakan yang paling rendah di ASEAN. Lalu perihal ekspor, dari sekitar Rp 5.400 triliun output UMKM, nilai ekspornya hanya Rp 182 triliun atau sebesar 3,37%. Total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp 1.649 triliun, sementara kapasitas pembiayaan oleh IJK tradisional hanya sekitar Rp 660 triliun sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 triliun per tahun. Tingkat rasio gini Indonesia juga masih pada kisaran 0,384. Fintech diharapkan mampu memperbaiki tingkat keseimbangan bagi kesejahteraan penduduk dan menutup gap pembiayaan tadi. Menurut INDEF pada tahun 2019, dengan adanya fintech ternyata memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional yaitu tumbuh sekitar Rp 60 triliun. Kemudian keberadaan fintech juga mendorong penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 362 ribu orang. Selain itu, fintech mampu mendorong pendapatan rumah tangga pertanian di desa hingga naik sebesar 1,23%. Lalu jumlah masyarakat miskin yang berkurang 177 ribu orang dan rasio gini menurun dari 0,382 menjadi 0,380.

Tetapi, seiring berjalannya perkembangan financial technology, banyak bermunculan fintech yang ilegal. Saat ini, sudah hampir 2500 fintech ilegal yang ada di Indonesia. Kemudian juga banyak artikel yang memberitakan teror pinjaman online. Hal ini merupakan salah satu dampak buruk dari ada nya fintech, yaitu menciptakan adanya masalah di masyarakat. Adapun laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait praktik fintech ilegal yang mendapatkan aduan sebanyak 3.000 kasus, seperti ancaman pembunuhan, pelecehan seksual, pembocoran data pribadi pelanggan, pengenaan bunga yang sangat tinggi, penagihan mengabaikan privasi, dan juga intimidasi. Saat ini, pengenaan bunga pada P2P Lending memang cukup tinggi yaitu sebesar 0,8% per hari yang diperbolehkan oleh OJK. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan sisi positif dari fintech tertutup. Jadi, Rp 95 triliun dana yang sudah disalurkan memiliki masalah yang cukup besar, yaitu sebanyak 98% nya adalah riba. Maka hal ini harus diperhatikan betul oleh kita sebagai Ekonom Rabbani bahwa kita sudah menambah riba lebih dari Rp 90 triliun di Indonesia.

Permasalahan permodalan dan pembiayaan yang ada di Indonesia. Apabila kita mencari modal atau pembiayaan melalui perbankan konvensional, fintech konvensional, perorangan dengan bunga, semuanya adalah haram menurut tinjauan syariat islam. Dikatakan haram, karena mengandung riba, maysir, gharar, bathil, dharar, dan dzalim. Modal bisnis dari riba hukumnya adalah haram. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Ibnu Katsir memberikan tafsir bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah akan memusnahkan riba, baik dengan menghilangkan seluruh harta riba dari tangan pemiliknya, atau dengan menghilangkan barakah harta tersebut, sehingga pemiliknya tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Adapun ancaman yang paling berat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “…Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.  Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang dzalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”. Arti dari ayat ini bisa saja mengartikan bahwa kejadian-kejadian yang sekarang banyak terjadi merupakan siksaan dari Allah, jadi adanya siksaan yang tidak dikhususkan untuk orang-orang zhalim. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika zina dan riba telah tampak pada suatu daerah maka penduduknya menghalalkan adzab Allah turun atas mereka” (HR. Thabrani dalam Al-Kabir, dishahihkan oleh Al-Abani). Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari adzab dari Allah? Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang artinya, “Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk amar ma’ruf nahi mungkar atas kejadian yang ada di Indonesia terkhususkan untuk harta riba.

Atas dasar amar ma’ruf nahi mungkar tersebut maka muncul lah Fintech Syariah Indonesia yang sudah difatwakan oleh DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Fintech Syariah Indonesia menerapkan tanpa bunga, tanpa denda, tanpa akad batil, tanpa agunan, dan tanpa riba. Adapun akad-akad yang ada pada Fintech Syariah adalah sebagai berikut:


  1. Akad Murabahah, Akad jual beli antara pemilik dana dan nasabah dimana pemilik dana membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dan menyebutkan harga perolehan.

  2. Akad Murabahah/Musyarakah, Akad bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha dimana perhitungan bagi hasil diambil dari hasil bersih usaha.

  3. Akad Wakalah bil Ujroh, Akad perwakilan antara Fintech Syariah dan pemilik dana, dimana Fintech Syariah dan pemilik dana dalam melakukan pembelian barang.

  4. Akad Ijarah/Jualah, Akad jasa/perantara antara Fintech Syariah dan pengelola usaha, dimana Fintech Syariah mendapatkan ujroh atas upayanya dalam mencarikan pemodal.

Kemudian, kategori dari fintech syariah yang ada saat ini adalah sebagai berikut: Payment, Peer to Peer Lending, Aggregator, Project Financing, Financial Planner, Blockchain Based, Claim Service Handling, Financing Agent, Credit Scoring, Digital Signature/Contract.

Lalu, objek permodalan dan pembiayaan fintech syariah, yaitu:


  1. Untuk pembiayaan UMKM di Indonesia

  2. Untuk project financing

  3. Untuk pembiayaan rumah

  4. Untuk pembiayaan pembelian mobil dan motor

Dilihat dari landscape keuangan syariah indonesia, market share keuangan syariah indonesia sebesar 8,47%. Padahal keuangan syariah di Indonesia telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat. Kecilnya keuangan market share, keuangan syariah ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi negeri ini, sehingga fintech syariah diharapkan mampu meningkatkan market share tersebut.

Maka jadilah generasi Ath-Thur 21 yaitu generasi penerus yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Maryam 42 yaitu generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Al-Maidah 54, yaitu generasi pengganti yang menggantikan kaum yang memang sudah rusak dengan mencintai dan dicintai oleh Allah, lemah lembut kepada kaum mu’min, tegas kepada kaum kafir, dan tidak takut celaan orang yang mencela.

Setelah berakhirnya sesi materi, dilanjut oleh tanya jawab oleh peserta diskusi.

Sesi Tanya Jawab:

1. Q: Apakah kita bisa untuk berhijrah 100% dengan kondisi dunia yang tidak ada celah bagi manusia untuk lepas dari sistem keuangan yang dimana keseluruhannya adalah unsur kapitalis, baik dalam metode ekonomi konvensional ataupun ekonomi digital? Kemudian, apakah fintech syariah yang ada di Indonesia sudah benar-benar menjalankan ekonomi syariah sesuai dengan Al-Qur’an?

A: Tidak bisa bagi kita untuk berhijrah 100% dari riba. Bahkan Rasulullah bersabda, “Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun diantara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (riba) nya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud). Meski kita tetap terkena debu riba tersebut, kita tetap bisa untuk amar ma’ruf nahi mungkar. Fintech syariah di Indonesia berusaha untuk selalu sesuai dengan Al-Qur’an dengan cara melakukan screening pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pendaftaran di fintech syariah, mulai dari modal sampai dengan akad dalam transaksinya.

2.  Q: Terkait dengan fintech syariah khususnya peer to peer lending syariah, sejauh mana penerapan syariah compliance dalam aplikasinya? Bagaimana fintech syariah mengaplikasikan konsep economic value of time menurut islam disaat orang lain banyak yang menganggap bahwa dibutuhkan kompensasi tetap dalam meminjam opportunity loss saat uang dipinjamkan ke pihak peer to peer lending syariah?

A: Jika ada yang ingin bergabung di fintech syariah, selain masuk dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia perusahaan tersebut juga harus memiliki surat rekomendasi dari DSN MUI setelah itu baru mengajukan diri kepada OJK yang nanti nya akan diproses oleh OJK untuk mengeluarkan izin peer to peer lending. Kemudian, dalam islam tidak ada yang namanya economic value of time. Maka, uang bukan merupakan suatu komoditas dan hanya merupakan suatu alat pembayaran. Hal yang salah adalah ketika uang dijadikan sebagai komoditas dan menyebabkan bunga yang berbunga atau uang diperjual belikan. Sehingga esensi dari uang tersebut sudah hilang dan riba marak terjadi dimana-mana.

3.  Q: Bagaimana perusahaan menyetujui orang atau perusahaan mendapatkan pinjaman dari fintech atau P2P Lending?

A: Dalam meminjamkan dana, ada 2 hal yang dilakukan, dikhususkan untuk UMKM dan konsumsi yang masih bisa diterima secara pribadi, bukan badan usaha. Nantinya orang tersebut atau khususnya UMKM harus melalui sebuah komunitas atau sebuah lembaga inkubasi yang bisa membantu P2P Lending dalam melakukan verifikasi terhadap usaha yang dilakukan. Tetapi untuk kategori project financing, harus merupakan badan usaha.

4.  Q: Kalau kita lihat, fintech syariah sangat berpotensi untuk membantu meningkatkan ekosistem perekonomian kedepannya. Antaranya dilihat dari jumlah muslim terbesar dan juga merupakan pengguna internet terbesar, tetapi dibalik potensi yang ada, tentu terdapat kendala atau masalah. Jika kita lihat pertumbuhan fintech syariah ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan fintech konvensional. Apakah hambatannya dikarenakan regulasi yang terkesan menyulitkan bagi start up atau karena modal atau ada kendala lain? Selain itu, fintech syariah masih di dominasi oleh P2P Lending, apakah hal itu termasuk fokus dari fintech syariah saat ini?

A: Bukan hanya fintech syariah yang mengalami kesulitan perkembangan di Indonesia, kita juga melihat bahwa total market share di Indonesia kurang dari 9% dari total market share yang ada di Indonesia. Kebanyakan permasalahan yang timbul ini bukan dikarenakan regulator saja. Tapi memang perlu ada regulator khusus untuk mengurus syariah bukan hanya pada level departemen saja. Karena kebijakan dari sebuah institusi khusus akan sangat berbeda dengan institusi yang berada pada level departemen. Kemudian dari sisi para pelaku fintech, memang mayoritas pengguna fintech konvensional adalah para kolongmerat atau dari asing. Sedangkan fintech syariah masih banyak yang berasal dari dana-dana pribadi. Maka permasalahannya adalah kesulitan mencari investor yang ingin menerapkan akad syariah secara benar.

5.  Q: Kehadiran fintech khususnya P2P Lending yang dinilai menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang unbankable atau tidak terjamah oleh bank atau tidak mendapatkan pendanaan konvensional. Hal apa aja yang mendasari bahwa persyaratan pembiayaan lebih mudah dengan fintech syariah khususnya dibandingkan perbankan?

A: Jika dibandingkan dengan perbankan, mungkin fintech syariah lebih mudah. Kalau di perbankan harus melihat usia dari perusahaan tersebut. Biasanya, jika usia perusahaan masih di bawah dari 2 tahun, maka akan sulit untuk mendapatkan dana dari perbankan. Kemudian setelah melihat usia perusahaan juga dilihat agunan dari nilai pinjaman perusahaan tersebut. Tentu fintech syariah sangat beda perlakuannya, meski usia perusahaan baru mencapai 6 bulan, fintech syariah sudah bisa memberikan pendanaan. Selain itu, fintech syariah juga tanpa agunan hanya memang melakukan verifikasi terhadap yang meminjam.

6.  Q: Bagaimana langkah yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fintech syariah demi mewujudkan SDG di Indonesia?

A: Salah satu langkah nya adalah dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hal ini merupakan langkah yang harus disambut baik dimana lembaga ini berbeda dari lembaga yang ada. Selain itu, pihak regulator juga telah menetapkan cetak biru keuangan ekonomi syariah bahwa kita memiliki goals yaitu menjadi pusat Global Islamic Financial Sector.

7. Q: Apakah sudah ada fintech syariah khusus untuk wakaf? Mengingat potensi keuangan wakaf tersebut sangat terasa kebermanfaatannya terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini.

A: Saat ini, fintech wakaf sedang masa pembuatan. Karena lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga yang sudah ada.

8.  Q: Terkait materi, kita ketahui bahwa fintech syariah tidak boleh menetapkan denda kepada nasabah, namun di sisi lain DSN MUI mengakomodasi pemberlakuan denda kepada nasabah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000, tentunya dengan beberapa persyaratan yang jelas. Pemberian denda merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemberi dana terhadap peminjam yang dzalim. Apakah fintech syariah tidak mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000?

A: Pada dasarnya denda tidak diperbolehkan dalam syariat, tetapi jika ada unsur ketidaksengajaan dalam transaksi maka beberapa ulama memperbolehkan memberikan denda. Namun, dalam fintech syariah tidak melakukan hal tersebut, melainkan melakukan verifikasi serta edukasi kepada peminjam, maka seharusnya para nasabah sudah paham terhadap konsekuensi yang akan dihadapi.

9.  Q: Berkaitan dengan nasabah yang dapat melakukan pembiayaan atas kontrak pekerjaan dengan customer nya, bagaimana screening atau analisa resiko atas model pembiayaan tersebut? Karena bank dan lembaga besar pun seringkali tertipu dengan SPK fiktif. Kemudian, fintech syariah mana saja yang sudah bekerja sama dengan market place?

A: Untuk project financing atau pembiayaan berdasarkan SPK, fintech syariah melakukan verifikasi pertama melalui SPK tersebut dan melakukan verifikasi langsung ke penerbit SPK. Fintech syariah merinci atau survey proyeknya tuntuk menganalisa risiko tersebut. Memang risiko selalu ada, oleh karena itu screening wajib untuk dilakukan. Selain itu nasabah sudah teredukasi mengenai ekonomi syariah. Kemudian fintech syariah yang sudah bekerja sama dengan market place adalah Syarfi, Syarfi bekerja sama untuk melakukan cicilan syariah di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ada juga Muslimnesia untuk melakukan cicilan di e-commerce.

10.  Q: Mengapa tiap fintech harus memiliki 1 DPS (Dewan Pengawas Syariah), apakah itu merupakan suatu ketentuan dari DSN MUI? Sebab jika pangsa pasar adalah UMKM bukankah hal tersebut justru memberatkan penyelenggara fintech? Kemudian, kita mengetahui bahwa pada dasarnya fintech dan bank syariah bukan inklusi keuangan yang bersaing melainkan saling mengisi. Mengapa fintech syariah tidak melakukan konglomerasi dengan bank syariah agar inklusi keuangan syariah meningkat secara masif?

A: Untuk DPS memang sudah disyarakan oleh OJK. Jadi, untuk fintech yang akan bergabung wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari DSN MUI. Tidak ada masalah dengan UMKM sebagai pangsa pasar karena UMKM merupakan seorang nasabah. Lalu kolaborasi dengan bank syariah sudah dicoba, namun belum masif antara kolaborasi fintech konvensional dengan bank konvensional.

Laporan: Dian Ayu Safitri & Ricka Annisa